LAPORAN RISET EWRC INDONESIA UMK Solo Raya 2026: Kenaikan Nominal, Ketahanan Hidup Buruh Tergerus Biaya Penulis: Eko Wiratno Analis Ekonomi EWRC Indonesia (Eko Wiratno Research and Consulting)

Ringkasan Eksekutif (Executive Summary)

Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2026 di wilayah Solo Raya menunjukkan tren kenaikan nominal di seluruh daerah. Namun hasil riset EWRC Indonesia menemukan bahwa kenaikan UMK tidak berbanding lurus dengan peningkatan daya hidup buruh.

Melalui pendekatan simulasi biaya hidup, analisis ketimpangan struktural, serta kajian teori upah layak (living wage), laporan ini menyimpulkan bahwa sebagian besar buruh Solo Raya masih berada dalam kondisi defisit ekonomi bulanan, meskipun UMK terus naik setiap tahun.

UMK saat ini berfungsi lebih sebagai alat stabilisasi tenaga kerja, bukan sebagai instrumen kesejahteraan.

I. Latar Belakang

Wilayah Solo Raya—yang meliputi Kota Surakarta, Karanganyar, Klaten, Boyolali, Sukoharjo, Sragen, dan Wonogiri—merupakan kawasan strategis ekonomi Jawa Tengah. Kawasan ini ditopang sektor industri manufaktur, jasa, perdagangan, dan UMKM.

UMK Solo Raya 2026 ditetapkan sebagai berikut:

1. Karanganyar – Rp2.592.154

2. Surakarta (Solo) – Rp2.570.000

3. Klaten – Rp2.538.691

4. Boyolali – Rp2.537.949

5. Sukoharjo – Rp2.500.000

6. Sragen – Rp2.337.700

7. Wonogiri – Rp2.335.126

Sekilas, angka ini menunjukkan kemajuan. Namun riset EWRC Indonesia berangkat dari pertanyaan utama:
Apakah UMK tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup layak buruh Solo Raya?

II. Metodologi Penelitian

Laporan ini menggunakan pendekatan:

1. Analisis deskriptif UMK regional

2. Simulasi biaya hidup bulanan buruh

3. Pendekatan teori ekonomi ketenagakerjaan

4. Studi literatur jurnal nasional dan internasional

Simulasi biaya hidup disusun berdasarkan kebutuhan dasar buruh lajang/keluarga kecil dengan standar hidup minimum wajar.

III. Simulasi Biaya Hidup Buruh Solo Raya

Estimasi Biaya Hidup Bulanan

Temuan Kunci

• Seluruh UMK Solo Raya berada di bawah biaya hidup minimum

• Defisit bulanan buruh berkisar Rp800 ribu – Rp2 juta

• UMK tidak mencakup kebutuhan pendidikan, tabungan, dan kesehatan darurat

IV. Analisis Teori Ilmiah

1. Living Wage Theory (Teori Upah Layak)

Teori living wage menyatakan bahwa upah harus mencukupi kebutuhan hidup layak, bukan sekadar bertahan hidup.
Riset EWRC Indonesia menemukan bahwa UMK Solo Raya belum memenuhi standar living wage.

Kondisi ini sejalan dengan penelitian Prasetiyo & Permatasari (2021) yang menegaskan bahwa upah minimum di Indonesia masih jauh dari kebutuhan hidup layak pekerja.

➡ Implikasi: UMK Solo Raya masih bersifat subsistence wage, bukan living wage.

2. Structural Inequality Theory (Ketimpangan Struktural)

Ketimpangan upah Solo Raya bukan semata faktor pasar, melainkan hasil dari:

• Kebijakan UMK administratif

• Kompetisi daerah berbasis upah murah

• Lemahnya intervensi biaya hidup

Wilayah non-industri seperti Sragen dan Wonogiri mengalami upah rendah tanpa kompensasi biaya hidup yang lebih murah.

➡ Ketimpangan ini memperkuat kemiskinan struktural buruh.

3. Surplus Value Theory (Nilai Lebih – Karl Marx)

Buruh menciptakan nilai ekonomi lebih besar dari upah yang diterima. Selisih nilai ini dinikmati pemilik modal.

Dalam konteks Solo Raya:

• Produktivitas buruh meningkat

• Jam kerja panjang dan fleksibilitas tinggi

• Kenaikan UMK tidak mengubah distribusi nilai

➡ UMK hanya menjaga buruh tetap produktif, bukan sejahtera.

V. Dukungan Jurnal Ilmiah

1. ILO – Global Wage Report (2023)

ILO menegaskan bahwa kenaikan upah minimum di negara berkembang tidak cukup mengimbangi kenaikan biaya hidup pasca inflasi global.

2. Journal of Development Economics (2022)

Menunjukkan bahwa upah minimum tanpa kebijakan pengendalian biaya hidup hanya berdampak marginal terhadap kesejahteraan pekerja.

3. World Bank Policy Research Working Paper (2023)

Menemukan bahwa ketimpangan upah regional memperlambat mobilitas sosial dan memperbesar kemiskinan struktural.

➡ Temuan EWRC Indonesia konsisten dengan riset global.

VI. Dampak Sosial Ekonomi pada Buruh Solo Raya

Buruh Solo Raya menghadapi:

• Lembur sebagai keharusan, bukan pilihan

• Penundaan perawatan kesehatan

• Konsumsi pangan bergizi yang terbatas

• Ketiadaan tabungan darurat

UMK yang naik justru menciptakan ilusi stabilitas, sementara risiko sosial tetap tinggi.

VII. Evaluasi Kebijakan Pemerintah Daerah

EWRC Indonesia menilai bahwa:

• Kebijakan UMK masih terlalu fokus pada stabilitas investasi

• Aspek biaya hidup belum menjadi variabel utama

• Negara bersikap netral di tengah ketimpangan nyata

Padahal konstitusi menjamin penghidupan layak bagi warga negara.

VIII. Rekomendasi Kebijakan EWRC Indonesia

1. UMK berbasis living wage

2. Subsidi dan pengendalian biaya hidup

3. Perumahan buruh terjangkau

4. Transportasi publik murah

5. Perlindungan sosial non-upah

Tanpa langkah ini, UMK akan terus menjadi ritual tahunan tanpa dampak kesejahteraan nyata.

IX. Kesimpulan

Riset EWRC Indonesia menegaskan:

UMK Solo Raya 2026 naik secara nominal, tetapi gagal meningkatkan daya hidup buruh.

Kenaikan upah tanpa koreksi struktural hanya menjaga buruh tetap bekerja, bukan hidup layak.

Penutup

Kebijakan upah tidak boleh berhenti pada angka.
Tujuan akhirnya adalah kehidupan buruh yang bermartabat.

Jika UMK tidak mampu menjawab itu, maka yang perlu dikoreksi bukan buruh—melainkan kebijakan.

EWRC Indonesia

Eko Wiratno Research and Consulting
Mendorong Kebijakan Berbasis Keadilan Sosial

Related Posts