Tugas Kementerian Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka 2024-2029

Daftar Lengkap Kementerian Era Prabowo-Gibran serta Tugasnya

1. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) mempunyai tugas untuk menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.

Pada era kepemimpinan Prabowo-Gibran, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) dipecah menjadi 2 kementerian, yaitu:

– Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Pratikno

– Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat: Abdul Muhaimin Iskandar

2. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) mempunyai tugas untuk menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan.

Pada era ini, Kemenko Polhukam dipecah menjadi 2 kementerian, yaitu:

– Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan: Budi Gunawan

– Kementerian Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan: Yusril Ihza Mahendra

3. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Pada era ini, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dipecah menjadi 3 kementerian, yaitu:

– Kementerian Hukum: Supratman Andi Agtas

– Kementerian Hak Asasi Manusia: Natalius Pigai

– Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan: Agus Andrianto

4. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Pada era ini, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dipecah menjadi 2 kementerian, yaitu:

– Kementerian Kehutanan: Raja Juli Antoni

– Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup: Hanif Faisol

5. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) mempunyai tugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Pada era ini, Kementerian PUPR dipecah menjadi 3 bagian, yaitu:

– Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan: Agus Harimurti Yudhoyono

– Kementerian Pekerjaan Umum: Raden Dodi Hanggodo

– Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman: Maruarar Sirait

6. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Pada era Prabowo-Gibran, kementerian ini dipecah menjadi 2 kementerian, yaitu:

– Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal: Yandri Susanto

– Kementerian Transmigrasi: Iftitah Suryanegara

7. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai tugas untuk mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Pada era Prabowo-Gibran, kementerian ini dipecah menjadi 2 kementerian, yaitu:

– Kementerian Koperasi: Budi Arie Setiadi

– Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah: Maman Abdurrahman

8. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) bertugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan tugas pemerintahan di bidang ekonomi kreatif.

Pada era Prabowo-Gibran, kementerian ini dipecah menjadi 2 kementerian, yaitu:

– Kementerian Pariwisata: Widianti Putri

– Kementerian Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif: Teuku Riefky

9. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat, serta pengelolaan kebudayaan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Pada era Prabowo-Gibran, kementerian ini dipecah menjadi 3 kementerian, yaitu:

– Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah: Abdul Mu’ti

– Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi: Satrio Sumantri

– Kementerian Kebudayaan: Fadli Zon

10. Kementerian Sekretariat Negara

Kementerian Sekretariat Negara mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan teknis dan administrasi serta analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara untuk membantu Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Pada era ini, Kementerian Sekretariat Negara dijabat oleh Prasetyo Hadi

11. Kementerian Pertahanan
Kementerian Pertahanan (Kemhan) mempunyai tugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Pada era ini, Kementerian Pertahanan dijabat oleh Sjafrie Sjamsoeddin

12. Kementerian Dalam Negeri
Kementerian Dalam Negeri bertugas menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Pada era ini, Kementerian Dalam Negeri dijabat oleh Tito Karnavian.

13. Kementerian Luar Negeri
Kementerian Luar Negeri bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Pada era ini, Kementerian Luar Negeri dijabat oleh Sugiono.

14. Kementerian Agama

Kementerian Agama bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Pada era ini, Kementerian Agama dijabat oleh Nasaruddin Umar.

15. Kementerian Keuangan

Kementerian Keuangan bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara dan kekayaan negara untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Pada era ini, Kementerian Keuangan dijabat oleh Sri Mulyani Indrawati.

16. Kementerian Kesehatan

Kementerian Kesehatan bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Pada era ini, Kementerian Kesehatan dijabat oleh Budi Gunadi Sakidin.

17. Kementerian Sosial

Kementerian Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Pada era ini, Kementerian Sosial dijabat oleh Saifullah Yusuf.

18. Kementerian Ketenagakerjaan

Kementerian Ketenagakerjaan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Pada era ini, Kementerian Ketenagakerjaan dijabat oleh Yassierli

19. Kementerian Perdagangan

Kementerian Perdagangan bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Pada era ini, Kementerian Perdagangan dijabat oleh Budi Santoso

20. Kementerian Perindustrian

Kementerian Perindustrian bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan negara. Pada era ini, Kementerian Perindustrian dijabat oleh Agus Gumiwang Kartasasmita.

21. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Kementerian ini dijabat oleh Bahlil Lahadalia.

22. Kementerian Perhubungan

Kementerian Perhubungan bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Kementerian ini dijabat oleh Dudy Purwagandhi.

23. Kementerian Komunikasi dan Digital

Kementerian Komunikasi dan Digital bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Kementerian ini dijabat oleh Meutya Hafid.

24. Kementerian Pertanian

Kementerian Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Kementerian ini dijabat oleh Amran Sulaiman.

25. Kementerian Kelautan dan Perikanan

Kementerian Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Kementerian ini dijabat oleh Sakti Wahyu Trenggono.

26. Kementerian Agraria dan Tata Ruang

Kementerian Agraria dan Tata Ruang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Kementerian ini dijabat oleh Nusron Wahid.

27. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Kementerian ini dijabat oleh Rachmat Pambudy.

28. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Kementerian PANRB mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Kementerian ini dijabat oleh Rini Widiantini.

29. Kementerian Badan Usaha Milik Negara

Kementerian BUMN mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang BUMN untuk membantu presiden dalam pengelolaan pemerintahan negara. Kementerian ini dijabat oleh Erick Thohir.

30. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Berencana Nasional

Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Berencana Nasional bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Berencana. Kementerian ini dijabat oleh Wihaji.

31. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Penanaman Modal

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Penanaman Modal bertugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan dan pelayanan di bidang penanaman modal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kementerian ini dijabat oleh Rosan Roeslani.

32. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PP dan PA) mempunyai tugas menyusun kebijakan nasional yang terkait dengan peningkatan kualitas hidup perempuan, pemenuhan hak perempuan, tumbuh kembang anak serta perlindungan dari kekerasan. Kementerian ini dijabat oleh Arifatul Choiri Fauzi.

33. Kementerian Pemuda dan Olahraga

Kementerian Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Kementerian ini dijabat oleh Dito Ariotedjo.

34. Kementerian Agraria dan Tata Ruang

Kementerian Agraria dan Tata Ruang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Kementerian ini dijabat oleh Nusron Wahid.

35. Kementerian Bidang Koordinator Pangan Zulkifli Hasan

Kementerian Bidang Koordinator Pangan bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Kementerian ini dijabat oleh Zulkifli Hasan.

36. Kementerian Penempatan Migran

Kementerian Penempatan Migran bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penempatan migran untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Kementerian ini dijabat oleh Abdul Kadir Karding.

Related Posts