
SOLO(JARINGAN ARWIRA MEDIA GROUP)– Ketua Umum PDI Perjuangan (PDI P) Hj. Megawati Soekarnoputri meminta kepala daerah dari PDI P untuk menunda kehadirannya dalam retret di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah. Permintaan ini dikeluarkan usai penahanan Sekjen PDI P Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK) kamis kemarin.
Pendiri Eko Wiratno Research and Consulting(EWRC) Indonesia, Eko Wiratno mengatakan ada dua konteks yang perlu dicermati dalam imbauan tersebut. Dia menilai jika hal tersebut dikaitkan dengan urusan pemerintahan, maka ada campur aduk antara partai, pemerintahan, dan negara.
“Tentang imbauan dan instruksi Ibu Megawati, kita bisa melihatnya dalam dua konteks. Pertama, konteks internal partai, yaitu untuk kader PDI P, di mana hal itu tidak terkait dengan urusan pemerintahan. Namun, jika ini dikaitkan dengan urusan pemerintahan, maka ada campur aduk antara partai, pemerintahan, dan negara,” tegas Eko Wiratno kepada Jaringan Arwira Media Group, Jumat (21/02/2025).
Eko Wiratno berpendapat bahwa kepala daerah yang telah dilantik artinya sudah berbaiat kepada presiden. Untuk itu, tugas dan kewajibannya harus mengacu pada arahan presiden bukan lagi partai.
“Ketika seorang kepala daerah sudah dilantik, itu berarti dia sudah berbaiat kepada presiden. Dia merupakan bawahan presiden, sehingga tugas dan kewajibannya harus mengacu pada arahan presiden, bukan pada partai lagi,” tegas Eko Wiratno.
Eko Wiratno menambahkan instruksi Ketua Umum Megawati Soekarnoputri agar kadernya tidak ikut retret kepala daerah, menunjukkan penurunan hubungan dengan Presiden Prabowo Subianto. Eko Wiratno menganggap instruksi tersebut sebagai pernyataan politik PDI P. Pasalnya, tidak ada kewajiban secara hukum untuk kepala daerah mengikuti retret.
“Apa yang dilakukan oleh Ibu Megawati Soekarnoputri untuk meminta kadernya yang terpilih sebagai kepala daerah di Pilkada Serentak 2024 tidak hadir di acara retret yang diadakan pemerintah Pak Prabowo, adalah pertanda hubungan Pak Prabowo dan Bu Mega mencapai titik terendah,” kata Eko Wiratno.
“Adanya surat instruksi yang ditandatangani Ibu Megawati Soekarnoputri ini menandai hubungan baru yang sebelumnya relatif baik, tetapi sejak keluarnya instruksi tersebut, secara politik bisa dibaca PDI Perjuangan mulai menampakkan oposisinya.”(**)
Related Posts

Diskusi Buku “Prahara di Garis Merah” Ungkap Sejarah Kekerasan 1965 di Klaten dan Boyolali

Eko Wiratno Apresiasi PCM Jatinom dan PRM Krakitan: Bukti Dakwah Muhammadiyah Tak Pernah Padam

Eko Wiratno: Strategi Investasi Emas yang Bikin Cuan Makin Besar

Cuan Pecah Rekor! Harga Emas Antam Turun, Tapi Untung Tahunan Tembus Rp642 Juta per Kilo

Hukum Membaca Yasin dan Mengirim Bacaan Al-Fatihah Rubrik Tanya Jawab Agama Diasuh Divisi Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah Sumber: Majalah SM No 15 Tahun 2022

No Responses